Deepfake merupakan konten audio, gambar, atau video hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) yang membuat seseorang seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Teknologi ini semakin sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, mempromosikan produk tanpa izin, hingga merusak reputasi individu maupun organisasi.
Salah satu contohnya terjadi ketika sebuah video manipulasi AI menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seolah-olah ingin membongkar kerugian sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menjadi korban rekayasa AI yang membuatnya seolah mempromosikan layanan keuangan tertentu. Fenomena serupa terjadi secara global ketika identitas kreator digunakan dalam iklan tanpa persetujuan mereka.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan reputasi tidak lagi sebatas menghadapi pemberitaan negatif atau komentar publik. Perusahaan, organisasi, dan tokoh publik juga harus menghadapi konten palsu yang terlihat meyakinkan karena dibuat menggunakan teknologi AI.
Lantas, bagaimana strategi Public Relations (PR) dapat membantu individu maupun organisasi melindungi reputasi dari ancaman deepfake? Berikut beberapa langkah yang perlu dipersiapkan.
Memastikan Publik Mendapatkan Informasi dari Sumber yang Tepat
Ketika video atau pernyataan palsu beredar, publik sering kali tidak mengetahui sumber yang dapat dipercaya. Mereka mungkin menemukan video melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, X, Threads, atau unggahan ulang dari akun lain. Tanpa klarifikasi dari sumber resmi, publik bisa saja mengira bahwa video tersebut benar-benar dibuat atau disampaikan oleh orang yang bersangkutan.
Penelitian Reuters Institute dalam Digital News Report 2025 menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan berbagai sumber untuk memeriksa informasi yang diragukan. Sumber berita tepercaya dan kanal resmi pemerintah menjadi beberapa rujukan yang dipertimbangkan responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan sumber informasi yang jelas dan dapat dipercaya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perusahaan perlu menyediakan satu kanal utama sebagai tempat publik memeriksa kebenaran informasi. Kanal ini dapat berupa halaman khusus di website perusahaan atau pusat informasi resmi. Sementara itu, akun media sosial perusahaan dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju kanal tersebut.
Kanal verifikasi sebaiknya tidak baru diperkenalkan ketika perusahaan menghadapi krisis. Perusahaan perlu memperkenalkannya melalui komunikasi sehari-hari agar masyarakat terbiasa mengakses informasi dari sumber resmi. Dengan begitu, ketika muncul video palsu yang mengatasnamakan pimpinan perusahaan, publik sudah mengetahui ke mana harus mencari informasi yang benar.
Selain menyediakan kanal resmi, perusahaan juga perlu memastikan bahwa informasi di dalamnya mudah ditemukan melalui mesin pencari. Penggunaan judul yang jelas, halaman yang dapat diakses publik, serta pembaruan informasi secara berkala dapat membantu masyarakat menemukan klarifikasi ketika mencari informasi mengenai perusahaan.
Klarifikasi Harus Konsisten, Mudah Ditemukan, dan Dapat Dibagikan Kembali
Memiliki kanal resmi belum cukup apabila klarifikasi perusahaan sulit ditemukan. Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan jawaban yang langsung menjelaskan persoalan. Pernyataan yang terlalu panjang atau menggunakan istilah teknis justru dapat menyulitkan pemahaman.
Perusahaan perlu menyiapkan format klarifikasi yang konsisten untuk menghadapi penyalahgunaan identitas. Setidaknya, terdapat empat informasi yang perlu disampaikan, yaitu:
- Konten yang dipersoalkan. Cantumkan tautan, tangkapan layar, atau deskripsi unggahan yang sedang beredar agar publik mengetahui informasi yang sedang diklarifikasi.
- Pernyataan resmi. Tegaskan apakah konten tersebut asli, telah dimanipulasi, atau tidak memiliki hubungan dengan perusahaan maupun individu yang dicatut identitasnya.
- Fakta sebenarnya. Berikan penjelasan mengenai konteks, peristiwa, atau informasi yang benar berdasarkan hasil verifikasi.
- Rujukan verifikasi. Sertakan tautan menuju kanal resmi yang menyediakan informasi lebih lanjut dan pembaruan terkait persoalan tersebut.
Format tersebut membantu publik memahami persoalan tanpa harus mencari penjelasan dari berbagai sumber. Perusahaan juga dapat menggunakan template visual dan struktur pesan yang sama untuk menjaga konsistensi komunikasi di berbagai platform.
Prinsip ini berkaitan erat dengan manajemen krisis komunikasi. Setiap pernyataan publik harus disusun berdasarkan fakta yang telah diverifikasi, disampaikan secara transparan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman baru.
Selain itu, perusahaan perlu membuat konten klarifikasi yang mudah ditemukan. Salah satu caranya adalah menggunakan fitur pinned post untuk menempatkan klarifikasi pada bagian teratas akun media sosial. Perusahaan juga dapat membuat halaman khusus berisi daftar klarifikasi dan pembaruan informasi.
Praktik ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam koreksi pemberitaan yang diterapkan oleh Reuters. Koreksi perlu dilakukan secara cepat, jelas, dan menyeluruh. Prinsip serupa relevan bagi perusahaan yang menghadapi penyebaran informasi yang dimanipulasi.
Klarifikasi juga perlu disebarkan melalui kanal tempat konten palsu pertama kali ditemukan. Jika video beredar di Facebook, perusahaan tidak cukup hanya mengunggah bantahan melalui website. Tim komunikasi perlu mempertimbangkan format dan jangkauan kanal tempat audiens menerima informasi.
Dengan begitu, klarifikasi tidak berhenti sebagai pernyataan resmi, tetapi menjadi informasi koreksi yang dapat ditemukan, dipahami, dan dibagikan kembali oleh publik.
Bagaimana Media Relations Membantu Menangani Krisis Reputasi akibat Deepfake?
Penyebaran konten deepfake dapat berlangsung dengan cepat melalui berbagai platform digital. Ketika video atau pernyataan palsu mulai mendapatkan perhatian publik, klarifikasi melalui akun resmi saja belum tentu cukup. Informasi tersebut perlu menjangkau audiens yang lebih luas agar tidak terus berkembang menjadi kesalahpahaman.
Di sinilah media relations memiliki peran penting. Hubungan yang baik dengan jurnalis dan redaksi media dapat membantu perusahaan, tokoh publik, maupun organisasi menyampaikan klarifikasi secara lebih luas. Tim komunikasi perlu menyediakan informasi yang dapat diverifikasi, seperti pernyataan resmi, kronologi singkat, kondisi yang sebenarnya, dan tautan menuju kanal verifikasi.
Koordinasi dengan media juga perlu dilakukan secara terarah. Tim Public Relations (PR) dapat menghubungi redaksi yang telah memberitakan konten tersebut untuk menyampaikan fakta dan konteks yang sebenarnya. Dengan begitu, media memiliki kesempatan memperoleh konfirmasi langsung sebelum melanjutkan pemberitaan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Namun, hubungan dengan media bukan satu-satunya hal yang perlu disiapkan. Pihak yang menjadi korban deepfake juga membutuhkan protokol komunikasi untuk menangani penyalahgunaan identitas atau impersonation. Protokol ini membantu setiap pihak memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika nama, wajah, atau suara seseorang digunakan tanpa izin.
Beberapa langkah yang dapat disiapkan meliputi:
- Memastikan kebenaran konten. Memeriksa apakah video, foto, atau pernyataan benar berasal dari pihak yang bersangkutan. Pemeriksaan perlu dilakukan melalui sumber asli dan konfirmasi pihak terkait, bukan hanya berdasarkan tampilan visual atau suara.
- Menentukan pihak yang memberikan klarifikasi. Menetapkan juru bicara dan pihak yang berwenang menyampaikan pernyataan resmi agar komunikasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
- Menyampaikan klarifikasi kepada media. Menyiapkan pernyataan dan bukti pendukung agar jurnalis memperoleh informasi yang tepat dan dapat melakukan verifikasi secara independen.
- Melaporkan konten yang menyalahgunakan identitas. Menghubungi platform digital untuk meminta peninjauan atau penanganan konten sesuai kebijakan yang berlaku.
- Memantau perkembangan informasi. Mengikuti penyebaran konten, respons publik, dan pemberitaan untuk menentukan kebutuhan klarifikasi lanjutan.
Langkah pelaporan juga perlu menjadi bagian dari penanganan. YouTube menyediakan mekanisme pelaporan terkait penyalahgunaan identitas, termasuk konten yang menggunakan AI untuk meniru suara atau penampilan seseorang. Google Ads juga memiliki kebijakan yang melarang iklan dengan penyalahgunaan identitas tokoh publik untuk menyesatkan pengguna.
Selain itu, tim komunikasi perlu memastikan bahwa seluruh pihak menggunakan pesan yang sama. Perbedaan pernyataan antara manajemen, juru bicara, dan tim media sosial dapat membuat publik semakin bingung. Oleh karena itu, koordinasi internal menjadi bagian penting sebelum klarifikasi disampaikan kepada media dan masyarakat.
Praktik ini juga berkaitan dengan upaya menjaga konsistensi komunikasi brand. Ketika setiap kanal menyampaikan informasi yang berbeda, kredibilitas organisasi dapat dipertanyakan, bahkan ketika perusahaan sebenarnya memiliki fakta yang benar.
Media relations bukan hanya tentang mendapatkan pemberitaan atau menjangkau lebih banyak audiens. Dalam menghadapi deepfake, hubungan dengan media membantu memastikan klarifikasi memperoleh ruang, konteks, dan jangkauan yang tepat. Tujuannya bukan sekadar membantah konten palsu, tetapi membantu publik menemukan informasi yang benar sebelum kesalahpahaman semakin meluas.
Monitoring Media dan Deteksi Dini untuk Mencegah Krisis Reputasi
Selain menyiapkan strategi klarifikasi dan media relations, perusahaan perlu membangun sistem pemantauan informasi secara berkelanjutan. Deepfake tidak selalu langsung menjadi viral. Dalam beberapa kasus, konten manipulatif beredar dalam lingkup terbatas sebelum akhirnya menyebar ke audiens yang lebih luas.
Karena itu, media monitoring perlu menjadi bagian dari strategi PR sehari-hari. Perusahaan dapat memantau penyebutan nama organisasi, pimpinan, produk, merek, maupun kata kunci tertentu yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan identitas.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring antara lain:
- Media monitoring: memantau pemberitaan media daring yang menyebut perusahaan atau individu terkait.
- Social media monitoring: mengidentifikasi unggahan, komentar, dan percakapan publik yang menggunakan atau membahas identitas perusahaan.
- Sentiment analysis: mengamati perubahan sentimen publik untuk mendeteksi indikasi meningkatnya ketidakpercayaan atau kesalahpahaman.
- Content verification: memeriksa keaslian konten yang berpotensi memanipulasi wajah, suara, atau pernyataan pihak tertentu.
- Escalation protocol: menentukan kapan suatu temuan perlu diteruskan kepada manajemen, tim hukum, atau tim komunikasi krisis.
Monitoring juga perlu diikuti dengan mekanisme evaluasi. Perusahaan harus mengetahui seberapa luas konten palsu telah tersebar, media mana yang telah memberitakannya, serta bagaimana respons publik setelah klarifikasi disampaikan.
Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah perusahaan perlu menerbitkan klarifikasi tambahan, melakukan pendekatan kepada redaksi media, atau mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan identitas.
Untuk memahami pendekatan yang lebih menyeluruh, perusahaan dapat mempelajari cara mengatasi krisis reputasi perusahaan, mulai dari deteksi dini, assessment dampak, pengelolaan narasi, hingga pemulihan kepercayaan publik.
Membangun Strategi PR Sebelum Deepfake Menjadi Krisis
Ancaman deepfake berbasis AI menunjukkan bahwa reputasi perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, layanan, atau pemberitaan media. Kemampuan organisasi memastikan keaslian informasi dan menjaga kepercayaan publik juga menjadi bagian penting dari pengelolaan reputasi.
Karena itu, perusahaan tidak seharusnya menunggu sampai konten manipulatif menjadi viral untuk mulai membangun strategi komunikasi. Kanal verifikasi, protokol klarifikasi, hubungan dengan media, dan sistem monitoring perlu dipersiapkan sejak situasi masih normal.
Perusahaan juga perlu memahami bahwa website resmi tetap memiliki peran penting sebagai pusat informasi yang dapat dirujuk oleh publik, media, dan pemangku kepentingan. Namun, informasi tersebut harus terhubung dengan berbagai kanal komunikasi lain agar dapat ditemukan dan dipercaya. Pembahasan mengenai perubahan perilaku audiens ini dapat dibaca dalam artikel website perusahaan sebagai rujukan reputasi brand.
Pada akhirnya, strategi PR dalam menghadapi deepfake bukan hanya tentang membantah informasi palsu. Lebih dari itu, perusahaan perlu membangun sistem komunikasi yang mampu menjaga kredibilitas, memberikan kepastian informasi, dan mempertahankan kepercayaan publik dalam situasi yang semakin kompleks.
Ingin menjaga reputasi brand maupun individu di tengah ancaman deepfake? Konsultasikan kebutuhan strategi Public Relations, Media Relations, dan Crisis Communication Anda bersama SIP Communication melalui website resmi SIP Communication.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa itu deepfake dan mengapa berbahaya bagi reputasi perusahaan?
Deepfake adalah konten audio, gambar, atau video yang dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan sehingga seseorang terlihat atau terdengar melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Teknologi ini berbahaya bagi reputasi perusahaan karena dapat digunakan untuk membuat pernyataan palsu, iklan tanpa izin, atau konten yang menyesatkan publik.
Bagaimana cara PR menangani penyebaran video deepfake?
Tim PR perlu memverifikasi konten, menyiapkan klarifikasi resmi, mengarahkan publik ke kanal informasi yang dapat dipercaya, berkoordinasi dengan media, melaporkan konten yang melanggar kebijakan platform, dan memantau perkembangan informasi secara berkelanjutan.
Mengapa media relations penting dalam menghadapi deepfake?
Media relations membantu perusahaan menyampaikan klarifikasi kepada audiens yang lebih luas melalui jurnalis dan redaksi media. Hubungan yang baik dengan media juga memudahkan perusahaan memberikan fakta dan konteks yang dapat diverifikasi sehingga pemberitaan tidak hanya bersumber dari konten yang belum terkonfirmasi.
Bagaimana perusahaan dapat mencegah krisis reputasi akibat deepfake AI?
Perusahaan dapat melakukan pencegahan melalui penyediaan kanal verifikasi resmi, penyusunan protokol komunikasi krisis, monitoring media dan media sosial, penetapan juru bicara, serta simulasi penanganan krisis secara berkala.
Apakah klarifikasi di media sosial saja cukup untuk menangani deepfake?
Tidak selalu. Klarifikasi di media sosial perlu didukung oleh kanal resmi perusahaan, komunikasi dengan media, mekanisme pelaporan kepada platform digital, dan koordinasi internal. Pendekatan lintas kanal membantu memastikan informasi yang benar dapat menjangkau audiens yang terpapar konten manipulatif.
Referensi
- Tim KPM. (2026). [HOAKS] Purbaya Dipecat karena Bongkar Kerugian BUMN. Pantauan Data Hoaks Jateng.
- Serly Putri Jumbadi. (2026). Sultan HB X Jadi Korban Rekayasa AI untuk Iklan Leasing. detikJogja.
- Rasmus Kleis Nielsen. (2025). How the Public Checks Information It Thinks Might Be Wrong. Reuters Institute.
- Katie Hicks. (2024). Deepfakes are Spreading, Putting Creator and Brand Safety at Risk. Marketing Brew.
